Kedatangan wagub disambut ramah oleh Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat dirjen Kementerian Keuangan.
Selain Wagub dr.Reny A.Lamadjido turut hadir pada audience, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
Tujuan audience untuk mendorong optimalisasi investasi melalui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri smelter dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).
Audiens tersebut adalah inisiasi dari 3 pemerintah provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yakni : Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
Baik Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat Dirjen Kemenkeu menyambut baik inisiatif 3 pemerintah provinsi untuk meningkatkan PAD dari kawasan industri nikel yang investatif dan terhilirisasi.
Untuk itu, menteri meminta supaya 3 pemerintah provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai acuan penting untuk dibahas bersama jajaran kementerian terkait.
Sementara terkait DBH, pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa penyaluran DBH ke daerah penghasil dilakukan sesuai ketentuan aturan dan menegaskan bahwa DBH adalah hak bagi provinsi penghasil yang penyalurannya tidak akan ditunda.
Meresponnya, Wagub dr.Reny A.Lamadjido berterima kasih dan mengapresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan.
Selanjutnya disampaikan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB Sulteng agar bisa dibahas secepatnya bersama kementerian terkait.
Selain melirik peluang PAD dari hilirisasi nikel, Wagub menyampaikan bahwa potensi dari pajak air permukaan, pajak alat berat dan pajak bahan bakar minyak juga sangat menjanjikan bagi pembangunan dan masyarakat Sulteng.
“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” pungkasnya.
Perangkat daerah provinsi yang nampak mendampingi Wagub dr.Reny Lamadjido, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
