Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kasilog Kasrem 133/NW Kolonel Inf Drs. Sukrianto Puluhulawa, M.I.P., M.Han., Batilog Korem 133/NW Serma Sukirman, Kadis DLH dan SDA Kab. Gorontalo Anita Hippy S.H., Konsultan Penyusun Dokumen UKL UPL Randi Syamsul, Sekcam Pulubala Ucon Arif, Teknisi Bapak Roy dan Para Staf DLH Dan SDA Kabupaten. Gorontalo.
Dalam sambutannya, Kasrem 133/NW Kolonel Inf Jaelan, S.I.P., M.Han., menyampaikan untuk luas lahan Korem 133/NW seluas 25 hektar, tetapi adanya hibah dari pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu pembangunan Mesjid di Korem, maka jumlah tanah yang ada di Korem 133 seluas 24,7 hektar.
"Terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup tentang Amdal Net, saya kira tidak berat karena pembangunan yang dilaksanakan hanya perumahan dan perkantoran. Adapun penyampaian Konsultan, rencana pembangunan akan dimulai sekitar semester II tahun 2025, dengan catatan sertifikat tanah sudah ada. Apabila sertifikat tanah belum ada maka kami juga tidak akan berani melaksanakan pembangunan," terangnya.
Untuk pembangunan Kodam di Indonesia tahap pertama tahun 2025 rencana akan dibangun 5 Kodam, diantaranya di provinsi Gorontalo rencananya akan dibangun tahun 2026. Apabila di Gorontalo sudah menjadi Kodam maka jumlah personil sekitar 26.000 - 30.000 dan rencana akan dibangun Batalyon Penyanggah Daerah Rawan (PDR) di setiap Kabupaten dan di Kabupaten Boalemo akan di bangun Batalyon Kaveleri.
"Apabila sudah terbentuk Kodam di Gorontalo, tingkat ekonomi akan berkembang menjadi luar biasa, apalagi sudah beroperasinya Secaba, dan juga sudah beroperasinya Rumah Sakit dr. Eddy Kounang," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, dipaparkan secara detail mengenai rencana pembangunan, potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta upaya-upaya mitigasi yang akan dilakukan. Selain itu, dilakukan pula diskusi mendalam terkait kelengkapan dokumen UKL-UPL dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
