TransSulteng-Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), merespon demo dari Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dikomandoi Penanggung Jawab Aksi, Koordinator Lapangan (Korlap) sekaligus orator aksi Muhaimin Yunus Hadi, SE. Menurut mereka, aksi demo yang dilakukan FPMCD, tentulah lantaran “asap yang muncul dari api.” “Tak mungkin aksi yang menohok pada sejumlah dugaan kegagalan sejumlah proyek besar di Poso tidak didukung data dan fakta valid,” ungkap sumber CBN di Poso, Jumat (18/10/2024).
Aksi demo FPMCD
Rabu (16/10/2024), berlangsung dari depan Mapolres Poso, Kantor Kejari Poso, Kantor Bupati Poso dan Kantor DPRD Poso.
Di kutip dari media Cakra Bayangkara Neus ,Dalam orasinya, Mimin
meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Poso bahkan langsung kepada Kapolres dan Kajari Poso, untuk memproses sejumlah kasus yang harus diseriusi dan segera memeriksa dugaan tindak pidana korupsi terkait dana APBD Kabupaten Poso tahun 2019 – 2024 yaitu :
1. Dana pembangunan Rumah Sakit baru sebesar Rp. 80 Miliar.
2. Dana pengadaan Laptop sebesar Rp. 13 Miliar.
3. Dana Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit lama sebesar Rp. 19 Miliar.
4. Mempertanyakan dana rehabiilitasi Jembatan Poso Kota yang diduga dimari up sebesar Rp. 800 juta.
5. Meminta Bawaslu agar menindak tegas PNS (ASN) dan kepala desa (Kades) yang sudah terlibat dan yang telah dilaporkan terkait penyelewengan jabatan dan keberpihakan.
6. Meminta kepada Pj. Bupati Poso segera mengganti Direktur PDAM Kabupaten Poso karena dianggap telah gagal menangani permasalahan air bersih di Kabupaten Poso.
7. Meminta Pj. Bupati Poso dan DPRD-nya.segera mengalokasikan dana untuk pembangunan jaringan air bersih buat masyarakat di wilayah Kabupaten Poso secara merata.
8. Meminta seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilukada dan segera melaporkan kepada Bawaslu terkait kecurangan yang ditemui. Sehingga penyelenggaraan Pemilukada dapat bejalan jujur, aman, damai dan demokratis.
Usai aksi demo FPMCD Rabu siang, CBN didampingi Lembaga Pemberantasan Korupsi LPK mencoba menemui Kapolres Poso AKBP Arthur Sameaputty, SIK terkait tuntutan FPMCD, namun belum.berhasil. “Kapolres masih berada di lokasi demo,” ungkap Bhayangkara Jaga di depan Mako. Sore harinya untuk kedua kali, CBN ke Mako Polres Poso, namun belum juga berhasil bertemu Kapolres. Sore hari itu juga CBN berusaha memui Kajari Poso Lie Putra Setiawan.,S.H.,M.H, namun belum pula berhasil karena Kajari lagi mengikuti zoom. CBN hanya diterima Kasi Intelkam, Reza.
Dua hari usai gelar aksi FPMCD Poso yakni, Jumat (28/10/2024) CBN menemui Muhamin Yunus Hadi, SE. CBN mericheek kembali tuntutan FPMCD yang disuarakan Mimin pada aksi demo Rabu (16/10/2024) yakni desakan agar Kapolri dan Kapolda segera mengganti Kapolres dan Wakapolres Poso karena diduga tidak.menjunjung tinggi netralitas terkait Pemilukada di Kabupaten Poso. Juga meminta Kejagung dan Kejati mengganti Kajari Poso yang dinilai juga tidak menjujung tinggi netralitas Pilkada.
Menurut nya, mengapa ada tudingan Kapolres dan Kajari tidak mejunjung tinggi netralitas Pilkada? Ya, karena adanya bantuan Pemda Poso untuk rehab Mako Polres Poso dan pembangunan rumah untuk istulitusi Kejaksaan Negeri Poso.
"Ini bisa menjadikan institusi merasa ada beban kepada pemerintah, sehingga kehilangan netralitasnya pada
