TransSulteng-Jakarta- Sebagai wujud tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan keamanan siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia melakukan Launching Tim Tanggap Insiden Siber/CSIRT Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahap IV 2024, Kamis, (10/102024).
Launching yang dilaksanakan di gedung Aula Rubiono kompleks BSSN tersebut dihadiri langsung Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian, Wakil Kepala BSSN, Komjen Pol. A. Racmad Wibowo, Sekretaris Utama BSSN, Y.B. Susilo Wibowo, Deputi Bidang Kemanan Siber, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sulistyo, Deputy Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Dominggus Pakel, para Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota, Para Pejabat Struktural dan Fungsional lingkup BSSN, dan CEO Huawei Indonesia.
Dalam sambutannya, mantan Wakil Kepala Staf TNI AD (KASAD), Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa sistem keamanan siber di Indonesia harus dibangun dan terus ditingkatkan, sebab menyangkut dengan perlindungan data dan kemanan negara.
Amanat Undang-Undang 1945 menjaga sistem keamanan siber merupakan tugas pokok Pemerintah beserta seluruh perangkat di Pemerintah Daerah. Ruang siber sangat rentan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.
Lanjut Hinca menganalogikan teknologi siber dalam perang, bahwa dalam ruang siber bisa pula terjadi perang. Dalam perang dikenal ada perang konvensional dan perang teknologi. Perang saat ini merupakan perang siber. Contohnya dalam perang Rusia dan Ukraina terdapat perang siber. Presiden Ukraina Vladymyr Oleksandrovych Zelensky bahkan mengajak para hacker dunia untuk membantu Ukraina dalam perang siber.
Selain serangan teknologi, dalam ruang siber juga berpotensi untuk mengalami serangan sosial. Serangannya dapat dilakukan melalui individu, kelompok dan organisasi dan hal tersebut berpotensi dapat menghancurkan negara lewat pelemahan nilai-nilai persatuan Bangsa.
"Negara terbentuk karena adanya kesadaran bersama. Pusat kekuatan indonesia ada di Pancasila, khsususnya pada nilai persatuan indonesia. Pelemahannya dapat melalui serangan ruang siber, seperti informasi hoaks dan berbagai macam propaganda", sebut Hinca.
Diakhir sambutannya, Jenderal peraih Adi Makayasa itu mengharapkan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak untuk membangun kesadaran keamanan siber dan menjaga ruang siber, agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Deputi Bidang Kemanan Siber, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sulistyo, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan launching Tim Tanggap Insiden Siber ini merupakan Tahap ke IV yang dilaksanakan BSSN.
Pembentukan TTIS bertujuan untuk membangun kerja sama antara Pusat dan Daerah secara kolaboratif dan terpadu yang melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan serta pengusaha dan akademisi.
Kerja keras pembentukan TTIS dari daerah telah sesuai tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Sulistyo juga menyampaikan pesan dari Kepala BSSN agar pelaksanaan Launching ini tidak hanya seremoni saja, akan tetapi lebih memberikan makna terhadap ancaman siber.
Dalam laporannya, Sulistyo menyampaikan dalam launching TTIS ini dilakukan kepada 31 Pemda, 1 Pemerintah Pusat dan 1 Sektor Pembangunan Manusia dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sulistyo mengharapkan perhatian dan kebijakan dari pemerintah daerah utamanya Kabupaten dan Kota, terhadap pembentukan TTIS serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Tata Kelola dan Teknologi.
Sumber : PPID Utama/Diskominfosantik/Humas Pemprov Sulawesi Tengah.
