TransSulteng-Buol - Persoalan tumpeng tindih lahan bersertifikat di Kota Sagu-julukan Kabupaten Buol masih kerap terjadi.
Tak heran, jika hingga saat ini banyak kalangan terus menyoroti miring. “Keluhan masyarakat Buol salah satunya adalah soal tumpang tindih lahan bersertifikat. Bahkan, ada di satu lahan terdapat dua sertifikat. Miris, dan harus ada penegasan dalam penanganannya,” ungkap Ketua LSM Bumi Bhakti Sulteng, Ahmad Pombang usai mendengar curhat dan keluhan masyarakat Buol, Sabtu (19/10/2024).
Ahmad Pombang menilai, jika ditelusuri tentu patut dicurigai dan diduga telah terjadi penyimpangan prosedur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, khususnya dalam penyelesaian masalah tumpang tindih antarsertifikat hak milik atas tanah tersebut.
"Untuk itu kami meminta klarifikasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol atas laporan tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluhkan tersebut," tegasnya.
Pihaknya juga menekankan agar instansi terkait di daerah mematuhi aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, dalam menyelesaikan kasus pertanahan yang diadukan oleh masyarakat serta diupayakan mediasi oleh mediator yang berkompeten.
Hal ini sesuai dengan Permen ATR Nomor 11 tahun 2016 yang menyatakan bahwa tumpang tindih antarsertifikat hak milik atas tanah merupakan sengketa atau konflik pertahanan yang menjadi kewenangan BPN.
Selain itu, dalam persoalan ini pihaknya juga menduga ada oknum BPN yang bermain, sehingga menguntungkan pihak ketiga.
"Seharusnya ATR BPN Buol lebih cermat dalam hal penerbitan produk sertipikat tanah di wilayahnya. Sebelum penerbitan sertifikat harus ada pemetaan yang sesuai dengan prosedur, serta menghadirkan pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan pemohon," ujarnya.
Sementara itu, upaya media ini untuk melakukan konfirmasi belum membuahkan hasil. “Pimpinan sedang tidak berada di tempat pak,” jawab salah seorang staf BPN Buol. (adr)
