TransSulteng-Pekan baru- Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah Riau Aliansi Media Indonesia (DPP-DPW AMI) menggeruduk dan berorasi di Kantor Dinas Pendidikan dan DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (1/8/2024). Mereka berunjuk rasa terkait seleksi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) TP 2024/2024 untuk SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau yang dinilai masih bermasalah dalam proses pelaksanaannya.
Pada aksi demo yang diikuti puluhan orang peserta dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPP AMI Ismail Sarlata dan Kordinator Lapangan Nurjani Siregar itu juga mengusung sejumlah spanduk berisi aspirasi dan tuntutan. Antara lain mengenai proses seleksi PPDB yang tidak transparan dan berkeadilan di sebagian besar SMA dan SMK Negeri di Kota Pekanbaru, serta dugaan terjadinya pembohongan publik oleh pejabat terkait di Dinas Pendidikan maupun para kepala sekolah terhadap media dan masyarakat.
Selain meminta aparat penegak hukum pun diminta untuk mengusut tuntas karut marut seleksi PPDB 2024 yang kental aroma konspirasi atau permainan, para pendemo juga mendesak Plt. Kepala Disdik Riau Provinsi Riau dengan memanggil kepala sekolah SMAN 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan SMKN 7 Pekanbaru terkait transparansi PPDB di sekolah bersangkutan.
Dalam unjuk rasa itu, para aktivis dari perkumpulan media online itu juga turut menghadirkan Dimas Harianto, salah seorang calon siswa dari jalur afirmasi yang gagal masuk di SMKN 2. Ia didampingi orang tuanya, dan merupakan satu dari sekian banyak casis warga Pekanbaru yang tereliminasi dan diduga sebagai korban dari 'konspirasi' dalam seleksi PPDB yang berlangsung bulan lalu.
Dalam orasinya, para pentolan AMI dengan lantang mengungkap berbagai kejanggalan dan dugaan kecurangan yang mengindikasikan bermasalah dan bobroknya proses seleksi PPDB 2024 Provinsi Riau yang dilaksanakan secara online itu. Keterbukaan atau transparansi dan asas keadilan yang digembar-gemborkan dalam seleksi PPDB hanya pepesan kosong belaka.
Karena faktanya, banyak calon siswa yang mendaftar 4 jalur, yakni Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan orang tua, terpaksa kehilangan haknya akibat tereliminasi dalam perangkingan. Alhasil, casis yang tereliminasi harus menempuh pendidikan di sekolah swasta, dan bagi yang berasal dari keluarga berekonomi lemah, yang jumlahnya cukup banyak, tentu menjadi berat. Tak heran, tidak sedikit di antaranya yang terpaksa putus sekolah. Salah satunya Dimas Harianto tersebut, karena anak dari keluarga pemulung ini juga tidak lulus seleksi masuk di SMK Muhammadiyah Pekanbaru.
Kisruh dan bobroknya seleksi PPDB 2024 untuk SMAN/SMKN di Riau disinyalir lantaran adanya permainan untuk kepentingan tertentu dan meloloskan casis titipan dari kolega atau oknum pejabat. Diduga kuat sejumlah aturan telah dikangkangi dan dilanggar, seperti Permendikbud, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU tentang Pers.
Kondisi ini terjadi, menurut Ketua DPP AMI Ismail Sarlata, karena Ketua Panita Pelaksana PDPB Riau 2024/2025 Dr. Arden Simeru tidak menjalankan tugas dengan baik dan amanah. Ia menuding Arden yang juga menjabat Kabid SMK Dinas Pendidikan Riau berkinerja buruk dan tidak becus dalam mengemban tugas.
"Seleksi PPDB amburadul, masyarakat kecewa dan dirugikan. Ini semua gara-gara Arden, selaku pejabat terkait kita pertanyakan dan tuntut pertanggungjawabannya. Perlu juga diperiksa kekayaannya dan apa memang sudah melaporkan LHKPN-nya. Kami minta Pj. Gubernur mencopot Arden sebagai pejabat karena tidak becus bekerja dan disinyalir suka neko-neko, termasuk masalah proyek di bidangnya," ujar Ismail dengan lantang saat berorasi di depan gerbang kantor Dinas Pendidikan Prov. Riau.
Ketua DPP AMI ini tampak kesal dan sedikit emosi karena saat massa yang dipimpinnya menggelar unjuk rasa tidak bisa masuk halaman kantor Disdik karena pagar gerbang ditutup dan dijaga aparat keamanan. Selain itu, permintaannya untuk ditemui oleh Plt. Kadisdik Ronny Rachmat bersama Kabid SMA/SMK Arden Simeru agar bisa menyampaikan aspirasi dan berdialog langsung tidak dikabulkan. Pihak Disdik hanya mengutus AM Suyanto, Pengawas Bidang SMA/SMK, untuk menemui massa aksi di depan pagar gerbang di pinggir jalan Cut Nyak Dien itu.
"Sebagai pejabat publik, janganlah pengecut hadir temui kami. Untuk transparansi dan kebenaran, mari kita adu data PPDB... Plt. Kadis Pak Roni, Kabid SMA Pak Edi Rusmadinata dan Pak Arden, Kabid SMK yang juga Ketua Pelaksan PBDB SMA/SMK se-Riau," tandas Ismail.
Kehadiran Suyanto ditolak massa aksi karena kisruhnya PPDB ini dianggap adalah tanggung jawab Arden. Massa aksi mendesak Arden yang turun langsung menemui mereka, namun tidak digubris, sehingga mengundang kecaman dan teriakkan yel-yel: Arden pengecut, copot Arden.
Suyatno yang didampingi sejumlah pegawai Disdik dan aparat keamanan mengatakan ia mendat perintah dari pimpinan untuk menemui dan menjawab apa yang menjadi keluhan dari massa AMI yang menggelar unjuk rasa seputar seleksi PPDB 2024 yang telah berlalu.
"Pada prinsipnya, kami dari pihak dinas telah bekerja sesuai aturan dan regulasi yang ada. Terkait anak-anak kita yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, nanti juga saya akan sampaika kepada pimpinan," katanya.
Ismail selaku Ketum DPP AMI dan pimpinan massa aksi, lantas mengingatkan kepada pejabat Disdik terkhusus Ketua PPDB 2024/2025 Prov. Riau bahwa bila dalam tempo 1X24 jam tidak mendapatkan jawaban terkait nasib para calon siswa yang tereliminasi, maka pihaknya akan kembali turun berunjuk rasa.
'Percayalah, kami akan turunkan mahasiswa dan masyarakat lebih banyak untuk melakukan aksi demo ke kantor Disdik ini," pungkas Ismail.
Direspons Wakil Rakyat
Usai di kantor Disdik, massa AMI kemudian melanjutkan aksi ke gedung DPRD Riau. Seperti halnya di Disdik, pagar gerbang rumah rakyat itu juga ditutup dan dijaga aparat keamanan. Massa pendemo hanya bisa berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan di depan gerbang di pinggir Jalan Sudirman itu.
Saat masa AMI minta jumpa dengan Wakil Rakyat tidak ada yang mau menemui masa aksi,karena tidak ada tanda tanda kehadiran wakil rakyat, masa AMI. mengacam tidak akan bubar sebelum bertemu dengan wakil rakyat tersebut.
Melihat hal ini Kapolsek Bukit Raya AKP Syafnil, SH mencoba memfasilitasi ke ingin masa AMI untuk bertemu dengan Wakil Rakyat
Dan alhamdulillah masa AMi bisa bertemu dengan dua anggota DPRD, Eva Yuliana dan Syofyan Siroj, dari Komisi V yang juga membidangi pendidikan.
Salah satu pentolan DPP AMI, Subiyanto, dalam orasinya, sempat mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi PPDB di hadapan kedua wakil rakyat itu. Seperti tampilan laman website PPDB yang berubah-ubah dan tidak sinkron, sehingga mengundang kecuriggaan ada permainan dan kecurangan dalam proses seleksi peserta didik baru di beberapa SMA Negeri di Pekabaru.
"Sebab itu, kami meminta agar DPRD Riau segera melaksanakan hearing terbuka bersama AMI dan masyarakat Pekanbaru dengan melakukan pemanggilan Plt Kadisdik Riau, Sekretaris dan Arden selaku Ketua Panitia PPDB yang dikabarkan jarang masuk kantor. Juga para kepala sekolah perlu di[anggil," kata Subiyanto yang juga Wakil Ketua Umum II DPP AMI.
Tujuan dilaksanakannya hearing atau dengar pendapat ini, lanjut dia, untuk membuka seluruh data pelaksanaan PPDB TP 2024/2025 dalam rangka tranparansi dan menjawab sejumlah keganjilan dan dugaan permainan dalam proses pelaksanaannya. Dengan hearing tersebut maka apa yang disampaikan Kepala Sekolah dan pihak Disdik itulah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya dan menjadi acuan untuk dilaporkan kepada pihak penegak hukum sekaligus informasi kepada masyarakat luas," beber Subiyanto.
"Aksi kami terima dan akan kami sampaikan kepada Ketua Komisi V Robin Hutagalung, dan meminta para aksi memasukan surat permohonan hearing kepada DPRD sebagai acuan untuk memanggil kepala sekolah dan OPD," ucap Eva Yuliana, politisi Demokrat itu.
Sofyan Siroj merespons positif dan mengapresiasi AMI yang peduli pendidikan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. “Yang disuarakan ini hak-hak masyarakat yang sangat mendasar. Ini merupakan kewajiban pemerintah. Dan ini kita patut apresiasi, baik dari sisi kemanusiaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara,” ujar politisi PKS ini.
Terkait hearing, ia mengatakan sebagai anggota Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan tentu ada proseduralnya. “Prinsipnya, aspirasi dan keluhan yang disampaikan kami terima. Cuma kalau bisa bersurat ke Komisi V sehingga bisa dimusyawarahkan dengan instansi terkait. Jangan sampai ada warga negara tereleminir,” ujar Sofyan Siroj.
Terpisah Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau. Bambang Pratama saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhassApp terkait Laman PPDB diubah tidak ada pakai perengkingan , padahal di awal mulai dibuka pendaftaran PPDB masyarakat bisa melihat perengkingan, tapi saat ini sudahdi ganti dengan perengkingan nama berdasarkan nama huruf abjad, dengan tegas mengatakan "Ini salah satu temuan kami" tegas Bambang
Saat ini kami lagi fokus penerimaan pasca PPDB, untuk pemerimaan siswa jalur Afirmasi di swasta harus tidak ada masalah, "jelasnya
Sumber : DPP AMI
