.jpg)
Sebelum bantuan sektor perikanan itu disalurkan, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai bersama Kejaksaan Negeri dan Polres Banggai telah melakukan sosialisasi dan pendampingan hukum kepada nelayan penerima bantuan pada Kamis (22/8/2024) lalu.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Ferlin Y.T Monggesang mengatakan, pendampingan hukum dibutuhkan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi penyimpangan anggaran negara.
“Dari awal kami sudah melakukan presentasi dan langsung turun ke lapangan untuk berjumpa dengan para nelayan penerima bantuan,” ujar Ferlin.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Anton Rahmanto mengatakan, pendampingan hukum dari kejaksaan negeri bertujuan untuk memastikan agar bantuan tersebut tersalurkan sebagaimana mestinya.
“Kegiatan ini jangan sampai salah sasaran, sehingga tepat biaya, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Kajari Banggai.
Anton mengimbau agar para nelayan benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut. “Jangan sampai dialihkan pada pihak lain, entah itu dijual, karena ini anggarannya dari negara. Kalau memang terjadi indikasi penyimpangan nanti berurusan sama petugas. Jadi, tolong benar-benar dimanfaatkan,” kata Anton.
Bupati Banggai Amirudin menegaskan bahwa Pemda akan mengevaluasi pemanfaatan dari bantuan tersebut. Dia juga memastikan bahwa bantuan itu tidak dipungut biaya apapun.
“Ini ada yang bayar tidak? Gratis kan? Kalau ada yang bayar, bapak laporkan ke saya, saya akan kembalikan dua kali lipat uangnya,” ujar Bupati Amirudin.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah telah meluncurkan aplikasi Mangael Jo yang dapat membantu nelayan menangkap ikan secara efektif dan efisien melalui pemberian informasi titik koordinat.
“Kita baru launching kemarin pada 17 Agustus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, BRIDA akan memberikan pelatihan kepada para nelayan,” kata Bupati.
Bupati Amirudin mengaku banyak permintaan dari pengusaha, khususnya dari Jawa Barat, terhadap hasil perikanan tangkap di Banggai.
“Ada beberapa pengusaha yang ingin membeli semua jenis ikan. Kendalanya kita belum punya cold storage yang besar untuk menampung ikan-ikan nelayan. Tahun 2025, kita sudah merencanakan untuk membuat cold storage,” ujarnya.
Dia berharap, peluang ini dapat diambil oleh desa dengan membentuk BUMDes sehingga hasil tangkapan nelayan dapat ditampung di cold storage sebelum dijual ke perusahaan. Namun, dia meminta adanya seleksi ketat terhadap kelayakan BUMDes, baik dari segi kapasitas pengurus, perencanaan, maupun unit usaha yang akan dijalankan sehingga BUMDes betul-betul layak menerima bantuan dari program BUMDes MAIMA yang dicanangkan Pemda Banggai.
“Kami tidak ingin ketika diberikan dana Rp 100 juta sampai Rp 500 juta kemudian habis begitu saja oleh pengurus BUMDes tanpa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan, akan memindahkan kantor Dinas Perikanan ke Gedung Nasional. “Jadi Genas ini akan kita rehab, kemudian ini dijadikan dinas perikanan dan kantor lamanya kita berikan ke instansi vertikal lainnya,” ujar Bupati Amirudin.
Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai
