Optimalisasi peran TNI AD dalam mencegah dan mengatasi terjadinya konflik sosial di wilayah pertambangan/industri TW III 2024, bertempat di Makorem 133/NW, Jalan Trans Sulawesi, Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Selasa (13/8/2024).
Kegiatan FGD tersebut dipimpin Langsung oleh Pa Sahli TK II Kasad Bidang Wassus Brigjen TNI Iskandar S.Sos., M.M., dengan didampingi Paban Sahli Kasad Bidang LH Kolonel Arm I Made Kariawan, S.H., dan Paban Sahli Kasad Bidang Poldagri Kolonel Arm Mochammad Sanuri Hadi, S.Sos, M.A.P.
FGD yang bertajuk "Meningkatkan Peran TNI AD Dalam Menghadapi Konflik Sosial Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah" ini digelar sebagai sarana untuk memberikan gambaran, bahan masukan dan saran kepada Pimpinan TNI AD dalam pelibatan TNI AD dalam membantu pemerintah untuk pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial.
Dalam sambutannya, Pa Sahli TK II Kasad Bidang Wassus Brigjen TNI Iskandar S.Sos., M.M., berharap melalui FGD ini dapat menghasilkan model rumusan yang implementatif terkait pentingnya peran TNI AD dalam penyelesaian konflik sosial. Pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistim peringatan dini (TNI & Polri). Penanganan konflik di harapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera.
"FGD ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data, guna mendapatkan wawasan cara pandang secara mendalam terkait topik bahasan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam forum FGD, kita semua yang hadir dapat menjalin hubungan yang semakin kolaboratif dan harmonis, dengan melibatkan semua unsur yang berperan penting dalam mensejahterakan dan menjaga keamanan wilayah Provinsi Gorontalo," ujarnya.
Kegiatan ini merupakan sebuah langkah strategis yang penting untuk kita lakukan mengingat tantangan dan dinamika sosial yang berkembang di wilayah pertambangan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Fokus kita hari ini sangat relevan mengingat potensi konflik sosial yang bisa timbul dari aktivitas pertambangan yang intensif. Konflik ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang, dampak lingkungan, serta perubahan sosial yang cepat.
Lebih lanjut, Brigjen TNI Iskandar mengatakan dalam konteks ini, peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menjadi sangat vital, dikaitkan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang tugas TNI salah satunya yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah serta sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara, TNI AD memiliki mandat untuk menjaga situasi yang kondusif di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan industri pertambangan.
Mengingat pentingnya Kajian Strategis yang akan disusun ini, maka pada kesempatan yang baik ini saya mengharapkan agar memfokuskan diskusi pada Optimalisasi peran TNI AD dalam rangka mencegah dan mengatasi konflik sosial di wilayah industri/pertambangan. Kemudian dalam melaksanakan diskusi selalu berpedoman kepada prinsip musyawarah dan mufakat untuk menemukan solusi terbaik, serta tetap memperhatikan etika dalam berdiskusi. Selanjutnya untuk semua peserta diharapkan terlibat aktif dalam memberikan masukan atau saran sesuai dengan bidang dan permasalahan yang didiskusikan ini serta didukung dengan referensi atau pengalaman di lapangan.
"Kepada Tim Pokja saya berharap agar memanfaatkan kegiatan ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya kepada para narasumber agar produk kajian yang dihasilkan berkualitas dan memberikan keyakinan yang besar kepada pimpinan dalam mengambil keputusan," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Danrem 133/NW Brigjen TNI Hari Pahlawantoro juga menyampaikan bahwa TNI AD khususnya Korem 133/NW beserta Satuan jajarannya siap untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Kami akan terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas prajurit dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi konflik.
"Agar kedepannya mungkin perlunya sinergitas bersama, sehingga bisa menekan angka konflik sosial yang akan terjadi, apapun kesimpulan dari rapat ini harus kita jalankan bersama demi kebaikan dan kemajuan Provinsi Gorontalo," tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan FGD tersebut Karo ops Polda Gorontalo Kombes Drs Tony E .P Sinambela M.Si., Kasi Intel Kasrem 133/NW
Kolonel Arm Asep Hendra Budiana S.H., M.M., Dandim 1304/Gorontalo Letkol Arm Asep Ridwan S.H., M.Han., Dandim 1313/Pohuwato Letkol Inf Aribowo Dwi Hartanto, S.I.P., M.I.P., Kapolres Pohuwato AKBP Winarno, S.H., S.I.K., Danyonif 713/ST Letkol Inf Ambariyantomo S.hub.Int., Kabag Ops Polres Bonebolango AKP W. Dhira Bernard, S.I.K., M.Si., Chphr., Pasi Intel Yonif 715/MTL Letda Inf Hajan Karundeng, Plt. Kakanwil Budi Harsoyo Cahyonowinahyu, S,ST.. M.H., Kabid DLHK Prov. Gorontalo Nasarudin, Kadis Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Drs.Wardoyo Mansur Pongoliu, M.Si., Sekretaris
Kakesbangpol Prov. Gorontalo Iskandar, S.Sos., KabanKesbangpol
Pohuwato Yunus, PT. PETS Jati Waluyo, Manger External PT.
GM Bapak Didi, Tokoh masyarakat Bone Bolango Dirwan Sabubu, Tokoh masyarakat Pohuwato Limonu Hipy S.AP.
