TransSulteng-Palu- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh kalah oleh oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme dan setiap stakeholder memiliki kewajiban untuk menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
Hal ini Ia ungkapkan diruang kerjanya saat memimpin rapat penyelesaian lahan antara masyarakat dan PT. ANA, pada Kamis sore (13/06/2024).
Hadir pada kesempatan itu, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi beserta jajaran, Dirkrimsus Polda Sulteng Kombes Pol Bagus Setiawan, Kasi Ops Kasrem 132/Tdl Letkol Inf Boby Marsusitaning, Pejabat Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah, Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, TA Gubernur Ridha Saleh, Pimpinan PT. ANA serta Serikat Pekerja PT. ANA.
Adapun hasil rapat memutuskan beberapa hal, diantaranya ; pertama, Serikat Pekerja PT. ANA diminta tetap melanjutkan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kedua, TNI/Polri diminta untuk menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
Ketiga, Tim Reverifikasi dan Revalidasi yang telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemerintah Kabupaten Morowali Utara diminta untuk kerja serius dan meningkatkan koordinasi secara berjenjang dalam mengolah dan mengumpulkan data kongkrit, kemudian hasilnya akan dibahas secara kolektif untuk menarik suatu kesimpulan demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng, Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulteng.
