TransSulteng - Parigi Moutong - Dalam rangka penyusunan Analisis Indeks Harga Konsumen (IHK) barang dan jasa Kabupaten Parigi Moutong kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 di Lantai ll Ruang Rapat Bupati. Senin (27/5/2024)
Rapat tersebut di pimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Parigi Moutong Moh. Yasir.
Dalam kesempatan itu, Moh. Yasir mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat kerjasama antara Pemerinta Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan BPS Kabupaten Parigi Moutong guna penyusunan indeks harga konsumen barang/jasa dikabupaten parigi moutong, dengan tujuan menghitung pergerakan harga komoditas – komoditas yang menjadi bahan pokok masyarakat.
“Olehnya yang kita pakai adalah indeks harga konsumen yang disusun oleh BPS Parigi Moutong, dengan metode ini kita melihat perbandingan pergerakan indeks harga tersebut, tercatat kurang lebih ada dua ratus sekian komoditi yang di pantau pergerakan harga nya saat ini khususnya barang – barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat “ ucap Yasir.
Penghitungan IHK Kabupaten Parigi Moutong merupakan hasil amatan harga pada 242 komoditas yang dikelompokkan menjadi 11 kelompok dan 33 subkelompoknya. pengelompokan tersebut mengikuti pengelompokan pada classification of individual consumption according to purpose (coicop) 2018.
Kepala BPS Kabupaten Parigi Moutong, Simon, dalam paparannya menjelaskan, yang setiap pekan di ikuti yaitu ada pokok perkembangan harga tapi bukan inflansi, karena itu digunakan untuk dikumpulkan dari satu minggu untuk mendasari harga mana yang berubah dari komoditas tapi tidak di ini ponsites karena dia tidak mendasari pada satu tahun tertentu, jadi kota-kota/kabupaten lain itu pakai perkembangan harga ada pasti dari 100 untuk minggu pertama, ada kedua dan ketiga.
Untuk Kabupaten Parigi Moutong kita harus coba menghitung inflansi dari 242 komoditi, jadi untuk kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang versu negara.
SUMBER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA/Nur
