TransSulteng - Palu - Dalam rangka mensukseskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan pembangunan disegala sektor guna menjadi daerah penyangga dan penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Rusdy Mastura diruangan kerjanya saat menerima Audiensi Kasatgas Bidang Infrastruktur PUPR Ari Sutiadi beserta jajarannya, pada Selasa, (19/3/2024).
Turut mendampingi, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Faidul Keteg, Kadis Cikasda Andi Ruly Djanggola, Kadis Perkimtan Abdul Haris Karim, Plh. Kadis ESDM Eddy N Lesnusa, Jajaran Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Donggala.
Selanjutnya, gubernur mengakui telah meninjau progress pembangunan hunian tetap dan proyek pembangunan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Palu dengan pagu ± Rp 700 miliar, yang terdiri dari 3 pelabuhan, yakni ; Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Wani, Pelabuhan Gonenggati.
Peninjauan tersebut, kata Gubernur Rusdy Mastura, bertujuan untuk memastikan pembangunan pelabuhan sesuai rencana dan tepat waktu. Selain itu, peninjauan itu merupakan salah satu agenda peresmian yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Saya sudah minta Kapal Roro sama Pak Menteri Perhubungan dan Investor dari Cina juga mau masukkan 2 Kapal Roro", katanya agar masyarakat memiliki akses transportasi dari Donggala ke IKN.
Ditambahkannya bahwa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Donggala akan bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung) untuk mendesain Kabupaten Donggala sebagai Kota Sunset.
Olehnya lanjut gubernur, Kabupaten Donggala harus segera dipersiapkan sebagai beranda atau etalase depan Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga/penopang IKN dan Ia berharap akses jalan Palu – Donggala – Pasangkayu (Sulawesi Barat) ke depan harus diperlebar.
“Belum sekarang, tapi harus dipersiapkan lima tahun dari sekarang", sebutnya.
Selanjutnya disampaikan bahwa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan study DED Pelabuhan Tambu untuk konektivitas Sulteng-IKN dan kedepannya akan diusulkan pembangunan fisik pelabuhan tersebut.
Ia pun meminta dukungan dari Kementerian PUPR untuk akses jalan Tambu – Kasimbar agar ke depan masyarakat bisa mendistribusikan hasil pertanian dan peternakannya. Ia berharap, dukungan ketersediaan air bersih untuk masyarakat Palu, Sigi dan Donggala.
Lebih jauh disampaikan bahwa, dalam rangka menciptakan ekosisten investasi yang ramah, beliau mengatakan, telah melaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tentang kondisi jalan di Bungku – Bahodopi - Batas Sulawesi Tenggara agar diperlebar untuk mengurai kemacetan dan memberikan rasa nyaman bagi tenaga kerja. Ia pun meminta Kementerian PUPR bisa menindaklanjuti permintaan yang dimaksud.
Gubernur juga menyatakan, dukungan dan kesiapan untuk bersinergi dengan Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.
"Saya siap bantu apa-apa yang diperlukan", pungkasnya.
Sementara, Kasatgas Bidang Infrastruktur PUPR Ari Sutiadi menyampaikan tujuan kedatangannya dalam rangka silaturahmi dan melaporkan progress pembangunan di Sulawesi Tengah, sekaligus membahas proyek infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya, dilaporkan jumlah Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun Kementerian PUPR di wilayah Pasigala (Palu, Sigi dan Donggala), yang sudah rampung sejumlah 3.748 unit, yang diserahkan ke pemda/pemkot sejumlah 2.078 unit dan yang sudah terhuni sejumlah 1.125 unit. Namun, secara keseluruhan untuk pekerjaan proyek di masa rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai paling lambat Desember 2024.
Menanggapi permintaan gubernur, Ia pun menyampaikan bahwa Ruas Jalan Tambu - Kasimbar merupakan jalan provinsi yang sudah masuk dalam Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR Rencana Umum Pengembangan Jaringan Jalan Nasional, apabila sudah masuk dalam Rencum jalan nasional ke depan jalan tersebut dapat naik statusnya menjadi Jalan Nasional dan kewenangan pengelolaan serta penanganannya Kementerian PUPR dalam hal ini Binamarga atau BPJN Sulteng.
Selain itu juga, jika sudah masuk Rencum apabila ada program penanganan jalan daerah baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Inpres Jalan Daerah maupun arahan pimpinan Direktif Presiden, Direktif menteri atau usulan komisi V DPR RI akan menjadi prioritas untuk di tangani.
Untuk ruas Bungku - Bahodopi - Batas Sulawesi Tenggara merupakan ruas jalan nasional yang akan diprogram pelebaran Jalan di tahun 2025 dan Ka BPJN Sulteng memohon bantuan Gubernur Sulawesi Tengah bersama Bupati Morowali untuk menertibkan bangunan liar masyarakat yang masuk ke dalam daerah ruang milik jalan atau Rumija sehingga jalan menjadi sempit, ruas ini sangat strategis karena mendukung Kawasan Industri Morowali.
Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.
