TransSulteng - Buol,- Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Buol Drs. M. Muchlis, MM menghadiri Rapat Evaluasi menetapkan lokus stunting tahun 2024, di aula kantor Bappeda-Litbang Kabupaten Buol, Rabu (31/01/2023).
Dalam rapat tersebut Pj. Bupati Buol secara tegas meminta informasi kepada semua OPD, khususnya OPD yang berkaitan langsung dengan masalah stunting, sudah sejauh mana terkait langkah konkrit yang telah diambil dalam penanganan stunting tahun 2023.
Kemudian Muchlis juga menyoroti sumber data yang digunakan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, agar benar-benar keakuratan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis.
Dalam evaluasi tersebut para OPD memberikan keterangan di hadapan Pj. Bupati Buol bahwa jumlah kasus stunting di Kabupaten Buol pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu Kadis Kesehatan, Rizal Naukoko, S.Si.Apt., M.Si, selaku Dinas yang banyak terlibat langsung dalam soal turunnya angka stunting menjelaskan bahwa sumber data yang digunakan untuk penanganan stunting adalah Sistem Surveilans Gizi Indonesia (SSGI) dan e-PPGBM.
Kadis Kesehatan juga memberikan penjelasan terkait peran posyandu dalam menangani stunting.
Ia menekankan perlunya peningkatan upaya-upaya untuk mendorong kunjungan masyarakat ke posyandu sebagai langkah efektif dalam mengatasi stunting.
Rapat ini menciptakan landasan kuat untuk mengarahkan langkah-langkah penanganan stunting yang lebih terarah dan efektif di Kabupaten Buol pada tahun 2024.
Keberlanjutan sinergi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai target percepatan penurunan stunting yang telah ditetapkan.
Turut hadir dalam rapat ini, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buol, Lani Irawati Saleh, SE.Ak., M.Si; Kadis Kesehatan, Rizal Naukoko, S.Si.Apt., M.Si; Kepala Bappeda-Litbang, Wahyu Setyabudhi, SH., MH; Kadis Kominfo Standi, Suondo D. Sanua, S.Sos; Kadis Perikanan, Moh. Kachfi Marjuni, S.Pi., M.Si; Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kemenag Buol, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), serta anggota Tim Pengendali Program Penurunan Stunting (TPPS) lainnya.
