Sosialisasi tersebut dengan menghadirkan narasumber dari Koordinator dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Sulteng, Basuki Haryono dan dari Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendgari, Rooy Jhon Erasmus Salamony serta Kepala Bappeda Sulteng, Dr Sandra Tobondo.
Waket I DPRD Sulteng, HM Arus Abdul Karim, mengatakan, sosialisasi tersebut sangat penting agar penyusunan pokir berlangsung efektif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Koordinator dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Sulteng, Basuki Haryono menjelaskan bahwa tujuan dibuatnya kamus pokir, yakni dalam rangka mengklasifikasi suatu usulan masyarakat atau lembaga yang disediakan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Jangan sampai ada program yang sama menumpuk dalam satu OPD. Ini yang dihindari,” ujarnya.
Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendgari, Rooy Jhon Erasmus, mengatakan, setiap pembangunan selalu mengacu pada hasil RKPD dan Musrembang.
Sementara itu, kata dia, pembangunan jalan pangan atau pertanian di desa hampir diajukan oleh semua anggota dewan. Jika hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten/kota, maka yang ditakutkan terjadi over lapping atau penganggaran yang sama.
Oleh karena itu, lanjut dia, usulan-usulan tersebut tetap muaranya dan pengaturan yang secara otomatis ada dalam SIPD untuk menghindari penumpukan penganggaran yang sama.
“Karena desa juga punya anggaran, demikian pula kabupaten, juga dari provinsi. Walapun ada warga yang mengusulkan,” terangnya.
Sumber ; Humas Sekwan DPRD Sulteng/SD
