TransSulteng-DPRD Morowali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pikades) Tondo, Kecamatan Bungku Barat.
RDP kali ini bertempat di Ruang Aspirasi Komisi I DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (22/8/2023).
Syahruddin Attamimi dari Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi pimpinan rapat bersama anggota Komisi I lainnya, Asgar Wahab (Hanura), Achmad Efendi (Demokrat) dan Daeng Passolong (PKB).
Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Per Kabupaten Morowali, Abdul Wahid Hasan, Kabag Tapem, Asep Haerudin, Sekretaris Kecamatan Bungku Barat, Panitia Pilkades dari Kecamatan dan Desa, serta Kepala Desa dan Cakades Tondo.
Dalam keterangannya, Syahruddin selaku pimpinan rapat mengatakan, hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan ternyata akibat minimnya sosialisasi dan adanya pemahaman yang kurang tepat, bahkan terindikasi keliru oleh panitia pilkades Kabupaten hingga di Desa
"Faktanya memang minim sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas, bahkan ada pemahaman yang kurang tepat hinga terindikasi keliru, yang paling kami sayangkan dan paling krusial adalah belum dibuatnya berita acara oleh panitia Pilkades Kabupaten dan Desa saat selesai melakukan penghitungan suara" ujarnya.
RDP kali ini menghasilkan beberapa fakta di lapangan lainnya, yaitu sebaran TPS yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati, Panitia Pilkades Tondo belum membuat dan menandatangani berita acara hasil Pilkades Tondo, dan Pemkab belum menerima laporan hasil Pilkades Tondo dari Kecamatan Bungku Barat.
Atas dasar hal ini, penyelesaian sengketa harus mengacu kepada mekanisme dan sebagai tindak lanjutnya. "Komisi I DPRD Kabupaten Morowali akan melakukan konsultasi kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya akan dikeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Morowali.
Pilkades serentak di 48 Desa se-Kabupaten Morowali pada 5 Agustus 2023 masih menyisakan beberapa permasalahan, diantaranya Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, dimana tidak adanya pemenang atas hasil Pilkades, dimana dua cakades memperoleh jumlah suara yang sama.
Permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sempat mencuat, tetapi hal yang mengganjal adalah belum dibuatnya berita acara atas hasil Pilkades yang seharusnya bisa menjadi dasar acuan.BAMS/ IRD.
