TransSulteng-Poso - Gaung pencanganan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit, semakin menggeliat. Tak kurang Deputy 5, Odo Manuputy dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama rombongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan kunjungan wisata ke kawasan megalit Watunongko dan Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso pada Minggu, (6/8/2023)
Tim Kementerian itu didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Kamal Lembah, beserta beberapa pejabat lainnya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Tujuan dari kunjungan tersebut, ingin melihat dari dekat situasi dan kondisi kawasan megalit yang terletak tepat di Tengah dari Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang berada di Kabupaten Poso.
Ketika tiba dikawasan Megalit tersebut, seluruh rombongan berdecak kagum melihat keindahan alam lembah Lore, yang mirip dengan sebuah kawasan di New Zealand. Bahkan mereka menyatakan, seolah berada pada dimensi lain.
"Data tarik keindahan alam dan corak kehidupan serta budaya dilembah Lore ini begitu indah. Mereka seolah berada pada dimensi lain. Topografinya sama seperti di Selandia Baru (New Zealand)", ucap Andi Kamal Lembah.
Terkait dengan keberadaan situs dan tinggalan arkeologi yang ada, Deputy Menko Marvest, berharap segera dibuatkan regulasi yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan situs-situs tersebut dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Demikian halnya dengan ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar kawasan, agar segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk membuat para wisatawan dan peneliti, tertarik mengunjungi kawasan tersebut.
Selain infrastruktur jalan, tentu sarana parasarana serta fasilitas penunjang lainnya juga perlu mendapatkan perhatian. Untuk ini, selain peran dari Pemerintah Daerah, juga dapat dilakukan dengan pola kerja sama investasi.
Pengelolaan kawasan situs megalit tersebut, selain dilaksanakan oleh lembaga resmi PemerintahPemerintah seperti Balai Cagar Budaya, kedepannya juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat lokal, dengan urusan-urusan tertentu, misalnya kebersihan dan keamanan kawasan.
Karena disekitar kawasan megalit masih banyak terlihat sampah, yang mengganggu pandangan dan lingkungan. Demikian pula dari sisi keamanan, agar keberadaan patung-patung megalit tersebut terjaga dan terawat serta dapat terhindar dari upaya pengrusakan dan pencurian.
Hal lain yang menjadi masukan, pasca pencanangan nantinya agar diterbitkan regulasi yang mengatur kerja sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan kawasan situs megalit tersebut. Hal ini sebagai penataan batasan kewenangan dan pengaturan, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.jelasnya.
"Penanganan secara kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus dilakukan, sehingga akan mendapatkan azas manfaat yang baik untuk pelestarian kebudayaan di Sulawesi Tengah", ujar Odo Manuputy, sebagaimana disampaikan Kadis Kebudayaan.
Lebih lanjut, Odo berharap agar para petugas (juru pelihara) dapat diberikan peran dalam melaksanakan tugas pemeliharaan. Bahkan disarankan agar Juru pelihara tersebut diberikan pelatihan teknologi multimedia dalam menunjang tugas-tugas mereka dalam memberikan informasi dan publikasi terkait keberadaan situs megalit tersebut.
Diakhir kunjungan, dari Kementerian Maritim dan Investasi dan KKP berharap kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso agar dapat bersinergi dan berkoordinasi ke Kementerian PUPR, kiranya dapat membangun kembali akses jalan purba yang menghubungkan tiga kawasan dilembah lore bersaudara yaitu lembah Bada, lembah Bahoa dan lembah Napu.
Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sulteng /Sugi
