TransSulteng-Palu- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kecewa terhadap Bank Tanah terkait kebijakan yang mengalokasikan tanah di Kabupaten Poso sebagai cadangan tanah nasional tanpa mengkomunikasikan kepada gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
Sementara, pemerintah daerah telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa lokasi tersebut sebagai wilayah pengembangan di sektor pertanian mengingat Kabupaten Poso tidak memiliki pertambangan.
Hal ini diungkapkan Gubernur Rusdy Mastura diruangan kerjanya, saat memimpin rapat bersama Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, pada Ju’mat (11/8/2023).
Rapat ini dihadiri ; Wagub Ma’mun Amir, Sekda Novalina Wiswadewa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah M. Arus Abdul Karim, Kapolda Sulawesi Tengah Agus Nugroho, Kajati Sulawesi Tengah Agus Salim, Danrem 132/Tdl diwakili Kasrem Pramono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahrudin D. Yambas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kaban Kesbangpol Arfan, Kadis Lingkungan Hidup Yopie Morya Immanuel Patiro, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Eddy Nicolas Lesnusa, Kepala Biro Hukum Adiman serta pejabat terkait.
Atas kekecewaan tersebut di atas, Gubernur Rusdy Mastura akan melaporkan kebijakan Bank Tanah kepada Presiden RI agar meninjau kembali kebijakan yang dimaksud.
“Ada investasi besar yang masuk di Poso, cuma Bank Tanah menyerobot,”katanya.
Berikutnya disampaikan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk menjadi daerah maju dan pesat. Selain memiliki 9 jenis tambang, saat ini Sulawesi Tengah mendapatkan amanah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) berupa 3.000 bibit durian untuk dibudidayakan di Sulteng.
Selain dari Kemenkomarves, Kata gubernur bahwa ada investor yang melirik lahan Sulteng untuk ditanami 2.000 bibit durian.
Di katakan,dalam rangka penanganan Stunting di Sulawesi Tengah, Ia menuturkan dibutuhkan kolaborasi Pentahelix, termasuk perusahaan tambang.
Keterlibatan perusahaan tambang diperlukan agar percepatan penurunan Stunting bisa segera tercapai. Menurutnya, semua perusahaan dipastikan memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa dialihkan untuk program penanganan Stunting di Sulawesi Tengah.
“Presiden meminta kepada saya agar perusahaan tambang terlibat dalam penanganan Stunting,”sebutnya.
Lanjut disampaikan bahwa sektor pertambangan memberikan dampak signifikan bagi Sulawesi Tengah, sehingga angka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, dari 7 sampai 7,5 persen menjadi 15 persen.
Atas pertumbuhan tersebut, gubernur mengharapkan unsur forkopimda tetap bersinergi dan kompak, agar suasana di Sulawesi Tengah aman dan kondusif.
Gubernur juga meminta kepada Legislatif melalui Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah M Arus Abdul Karim agar disetujui dukungan hibah kepada TNI/Polri T.A 2024.
Beliau pun mengapresiasi laporan Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 meningkat menjadi Rp 2.008.000.000.000.
Terakhir, Ia berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum untuk menerbitkan perusahaan-perusahaan tambang yang belum memiliki Amdal, dengan melibatkan unsur forkopimda.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan/SD
