TransSulteng-Jakarta - Untuk memantapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dalam rangka penyebarluasan dan akses informasi kepada masyarakat menuju Provinsi Informatif, Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lebih memperkuat peran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, dalam meningkatkan kinerja dan mempertahankan status Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi Informatif secara Nasional.
Pesan tersebut disampaikan Komisioner itu, saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano R. Lamangkona, dikantor Komisi Informasi Pusat. Selasa, (22/08/2023).
Donny Yoesgiantoro yang juga Ketua Asosiate Profesor pada Universitas Pertahanan, turut mengapresiasi hasil kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi Informasi Sulawesi Tengah yang berhasil naik tangga, dari peringkat 25 ke peringkat 11 nasional dalam kategori Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 dan telah ditetapkan pada tahun 2023.
"Kami mengapresiasi semangat kerja dan kolaborasi yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Lembaga Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga status Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Provinsi Informatif", ujar Donny.
Menurut Donny, masih terdapat sejumlah 372 lembaga publik baik di Pusat maupun dilingkup Pemerintah Daerah secara Nasional yang berstatus tidak informatif. Sehingga berpengaruh pada indeks keterbukaan informasi publik sebagaimana tugas dan fungsi dari Komisi Informasi untuk mengawalnya.
Donny juga menyinggung soal keterbukaan informasi berkaitan dengan penyediaan informasi yang berkualitas, mudah dipahami, penerapan strategi dan implementasinya dilapangan, sesuai kriteria informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan, berdasarkan ketentuan.
Lanjut Donny bahwa diera informatif saat ini, peran saluran digitalisasi juga sangat penting sebagai salah satu akses tercepat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
Dengan meningkatnya keterbukaan informasi, maka semangat transparansi akan berpengaruh pada sistem pengawasan publik terhadap kinerja badan publik dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mendorong percepatan pencapaian keterbukaan informasi publik, maka Komisi Informasi Pusat, membuka ruang konsultasi dan pendampingan teknis terkait dengan penilaian mandiri (self assessment) dan evaluasi penilaian serta hal-hal lain yang dibutuhkan.
Menyinggung rencana Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura yang akan melaksanakan Pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit paruh Oktober mendatang, Donny mengapresiasi dengan baik. Bahkan adik kandung mantan menteri Poernomo Yoesgiantoro itu berkenan untuk hadir dengan menggandeng Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna mendorong riset terkait dengan keberadaan situs-situs megalit tersebut.
Sumber : Humas Pemprov. Sulteng/SD
