TransSulteng-Morowali -Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJAKER) Kabupaten Morowali, merupakan wadah pemersatu seluruh perusahaan kontraktor khususnya yang bergerak di bidang usaha jasa tenaga kerja.
APJAKER juga berkomitmen mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Morowali menuju Morowali yang lebih sejahtera.
Hal itu diungkapkan Ketua APJAKER Kabupaten Morowali, Iswanto saat pengukuhan pengurus APJAKER, di Kecamatan Bahodopi baru-baru ini.
"Kami tidak sedang membangun kekuatan mengahalangi investasi, akan tetapi bersatu dengan niat untuk mendukung pemerintah, mendukung investasi, mendukung perusahaan-perusahaan pemilik kawasan industri" ungkapnya.
Selain itu kata Iswanto, dukungan juga dilakukan dalam rangka percepatan kawasan industri, pembukaan lapangan kerja baru, berperan aktif dalam pembangunan daerah, bangsa dan negara, utamanya menuju Morowali Sejahtera Bersama, sebagaimana motto Bupati Taslim.
Hadirnya investasi besar, kata Iswanto, yakni 6 Kawasan industri di Kabupaten Morowali, tidak lepas untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali.
Hal itu terlihat dari terbukanya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan dampak positif lainnya termasuk lahirnya pengusaha-perngusaha baru khususnya direktur, komisaris, pimpinan manajemen 67 perusahaan yang tergabung dalam APJAKER, yang mana dulunya hanya sebagai pekerja, hari ini berhasil membuka lapangan kerja dan semua itu sebagian besar adalah anak muda, dan putra-putri daerah.
Iswanto menyebutkan, salah satu contoh konkrit adalah lahirnya pengusaha muda, yaitu Irsad Amir yang dipercayakan sebagai Dewan Pengawas APJAKER, merupakan bagian dari dampak positif hadirnya investasi besar, namun juga pasti selalu ada dampak negatif yang beriringan.
Sementara, Ketua Dewan Pengawas APJAKER Kabupaten Morowali, Irsad Amir mengatakan, saat ini masih fokus pada persoalan-persoalan yang terkait dengan dunia usaha jasa tenaga kerja.
Hadirnya Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja lahir atas latar belakang adanya masalah-masalah yang dihadapi bersama. "Persaingan bisnis yang tidak sehat karena banyaknya perusahaan jasa tenaga kerja khususnya saaat ini di kawasan PT IMIP yang tidak terdaftar, baik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali dan Departemen Legal Kawasan IMIP, mohon izin Pak Bupati, kami sampaikan bahwa data Dinas Tenaga Kerja hanya 20-an perusahaan, tidak sinkron data IMIP dengan data Disnaker" ungkap Irsad.
Ditambahkannya, adanya nilai jasa dan upah tenaga kerja yang bervariasi, menyebabkan hak-hak pekerja tidak terpenuhi, pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya pemberlakuan 9 jam kerja, 30 hari kerja tanpa hitung lembur.
"Keluar masuknya karyawan menyebabkan tidak terkontrolnya pekerja, mangakibatkan kesulitan kami selaku pengusaha untuk mendaftarkan BPJS, ID Card kawasan, dan lain-lain, banyaknya pelanggaran yang dilakukan karyawan kontraktor karena tidak adanya kontrol, aturan kawasan yang tidak berkeadilan, contoh khususnya di kawasan PT IMIP, aturan penerbitan ID card yang masih menerapkan pcr swab, sehingga proses penerbitan ID Card cukup lama, dan itu hanya berlaku bagi kontraktor, sementara untuk karyawan rekrutmen IMIP itu sendiri, baik karyawan baru maupun masuk kawasan setelah cuti, tidak berlaku" jelas Irsad.
Hal lainnya kata Irsad, adalah tidak adanya jaminan pembayaran, yang selalu mengalami keterlambatan pembayaran, pemberi kerja tidak memahami alur dan tata cara rekrutmen, seperti meminta hari ini, besok harus masuk kerja, sehingga tidak ada pembekalan bagi calon pekerja.
"Sebagian besar atau sekitar 98 persen kasus pelanggaran, pencurian, perkelahian dan lain sebagainya yang ditangani pihak Polsek Bahodopi adalah karyawan perusahaan jasa tenaga kerja, maka dari itu perlu juga adanya kontrol terhadap kontraktor-kontraktor asal Cina, sehingga semuanya bisa tertib" tandas Irsad Amir.BAMS.
