TransSulteng-Banggai,- - Kenaikan APBD Kabupaten Banggai diklaim memberi dampak positif di beberapa sektor pembangunan. Dalam dua tahun masa kepemimpinan Bupati Amirudin dan Wakil Bupati Furqanuddin Masulili, APBD Banggai naik sebesar 17 persen.
“Hampir dua tahun kami memimpin daerah ini, APBD Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun naik signifikan. Total kenaikannya kurang lebih 17 persen. Saat ini APBD kita ada di angka Rp2,3 triliun,” ujar Bupati Amirudin dalam musrenbang tahap II di lokasi wisata permandian Telaga Biru, Desa Damai Makmur, Kecamatan Nuhon, Kamis (23/2/2023).
Ia meyakini, APBD Banggai akan kembali naik seiring kerja-kerja pemerintah daerah yang terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru.
Kenaikan APBD, kata Bupati, berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Banggai. Meski sempat berada di angka -4,79 persen akibat multiefek yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, secara perlahan, perekonomian Kabupaten Banggai tumbuh hingga 2,5 persen.
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem dan angka pengangguran juga menurun. Berdasarkan data BPS Banggai, di tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka hanya sebesar 3,09 persen dari jumlah angkatan kerja. Dari total 217.399 angkatan kerja, 210.675 jiwa terkonfirmasi telah bekerja.
“Alhamdulillah, ini dapat kita capai berkat kerja sama kita semua,” kata Bupati.
Untuk tahun 2024, Pemkab Banggai telah menetapkan delapan prioritas pembangunan. Pertama, pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan itu, Pemkab Banggai terus memperbaiki kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, penanganan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah menjadi prioritas.
“Bagi wilayah kecamatan, para kepala desa, yang ada warganya anak usia sekolah tapi tidak sekolah supaya dilaporkan ke Dinas Pendidikan atau kepada kami di Bappeda Litbang untuk kita tindak lanjuti,” ujar Kepala Bappeda Litbang Banggai Ramli Tongko saat menyampaikan arahan teknis pada musrenbang tahap II di Kecamatan Nuhon.
Di bidang kesehatan, penurunan angka stunting masih menjadi isu utama.
Kedua, ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal terus dipacu melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi. Selanjutnya, infrastruktur jalan dan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi ketersediaan air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni bagi masyarakat.
Keempat, ketahanan pangan yang diwujudkan melalui program Satu Juta Satu Pekarangan.
“Selanjutnya, investasi daerah di sektor pertambangan. Keenam, lingkungan hidup, tata ruang, dan ketahanan bencana daerah. Selanjutnya, pariwisata, kebudayaan daerah, dan moderasi beragama, dan terakhir, penguatan reformasi birokrasi,” pungkas Ramli.
Sumber Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) /SD.
