Material untuk kebutuhan pembangunan jalan dan boxculver, dibiarkan berserakan tanpa terurus setelah pemutusan kontrak kerja dan ditinggalkan CV Kita Loko selaku rekanan pelaksana pada saat itu.
Diketahui sebelumnya, proyek rekonstruksi peningkatan jalan SP- Trimuspasari - Swakarsa dengan anggaran sebesar 4 Milyar lebih dari DAK Reguler tahun 2022.
Celakanya, kontraktor maupun panitia dan pengawas proyek seperti tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Apalagi, sampai diproses secara hukum.
 |
Kegagalan pembangunan proyek jalan itu mendapat sorotan tajam dari pemerhati pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.
Adalah DlH. Dia sangat menyayangkan anggaran milyaran rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan jalan namun hasilnya hanya menyayat hati masyarakat.
"Jika negara sudah mengeluarkan anggaran begitu besar untuk pembangunan fasilitas tersebut, namun kemudian tidak bisa dipakai sesuai harapan tentu sangat disesalkan," sesal Ancu yang juga berprofesi sebagai pengacara ini, Selasa 28/02-2023.
Semestinya, kata DLH ada pertanggungjawaban secara hukum, bagi kontraktor yang nakal seperti itu, Jangan cuma dibayar sesuai volume pekerjaan yang telah diselesaikan, atau disanksi membayar denda saja.
Karena saat fasilitas yang dibangun tidak tuntas itu kemudian tidak bisa dipakai, maka negara lah yang dirugikan. Ada keuangan negara yang hilang akibat ulah kontraktor nakal tersebut.
"Harus ada evaluasi khusus dalam menyikapi maraknya proyek mangkrak ini. Sehingga kedepan tidak ada lagi atau bisa diminimalisir,"tegasnya.
Jangan justru setiap tahun jumlah proyek mangkrak terus bertambah. Jika hal ini terus dibiarkan, maka keuangan negara akan terus digerogoti oleh kontraktor-kontraktor nakal.
Sementara itu, Kadis PUPR Parigi Moutong Hendra Bangsawan yang dikonfirmasi mengaku proyek tersebut akan dilelang kembali.
"Kita lelang kembali," kata Hendra Bangsawan, via nomor wattshappnya, Selasa (228/2-2023).Ret
