TransSulteng-Morowali-Menjelang 5 tahun jalannya pemerintahan Kabupaten Morowali dibawah kepemimpinan Taslim-Haji Najamudin (Tahajud), muncul berbagai pertanyaan soal sejauh mana realisasi janji politik yang tertuang dalam visi misi.
Refleksi menjelang 5 tahun pemerintahan Tahajud menurut sejumlah tokoh masyarakat hingga tokoh politik, perlu dipublikasikan, terkhusus yang dikelola menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Janji yang saat ini paling ramai dibahas adalah mengenai pupuk gratis dan bantuan Rp200 juta rupiah.
Mantan Wakil Ketua I DPRD Morowali, Hi Silahudin Karim yang diminta tangggapannya soal kondisi Morowali saat ini mengungkapkan, yang paling menjadi bahan perbincangan adalah soal pemadaman listrik bergilir, utamanya di Kecamatan Bahodopi.
Selain itu kata Silahudin, sesuai data dari beberapa sumber, Kabupaten Morowali adalah salah satu daerah yang masuk dalam kategori miskin ekstrim.
"Sebaiknya kalau janji politik beliau kepada rakyat, wajib beliau tunaikan karena itu salah satu yang membuat rakyat beramai-ramai memberikan dukungan terhadap pasangan Tahajud saat itu, jika tidak ditunaikan, itu bisa bermakna melakukan pembohongan pada rakyat atau publik yang massif di daerah yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai kelompok masyarakat petani, dan masih banyak janji-janji beliau terhadap rakyat" jelasnya.
Kedepan kata Hi Silahudin, jika masih ingin maju menuju 2 periode, visi misi harus lebih rasional yang tidak berdampak pada pembohongan publik. "Saya juga berharap, utang daerah jangan selalu dijadikan narasi atau alasan kepada masyarakat bahwa pembangunan tidak jalan karena membayar utang daerah, justru disitulah kita lihat apakah memang benar pemerintah daerah mampu memanage dengan baik soal keuangan daerah untuk dijadikan rencana strategi pemerintah dalam membangun rakyatnya mencapai sejahetra bersama" tuturnya.
Lagi pula lanjut Hi Silahudin, utang daerah tidak terlepas dari tanggung jawab daerah, karena Bupati sekarang saat masih menjadi anggota DPRD Morowali, turut serta menyetujui dalam pengambilan keputusan pembahasan di DPRD bersama Pemda terdahulu.
"Tentunya keputusan itu semua bermuara pada kepentingan pembangunan rakyat Morowali, bukan membuat utang pribadi dari pemerintahan lama, saya sangat menyayangkan ketidakmampuan pemerintahan saat ini untuk mengendalikan pengelolaan keuangan daerah, yang ada justru hanya mengkambinghitamkan pemerintahan terdahulu, jadi, marilah kita sama-sama mendukung pemerintahan hari ini, semoga saja target Pemda menuju Morowali Sejahtera Bersama bisa terwujud, kita tunggu hasil akhirnya" paparnya.
Mantan politisi Golkar itu mengatakan, rakyat sekarang sudah sangat cerdas dalam membaca politik, mana yang harus didukung dan mana yang tidak layak. "Semuanya kita kembalikan kepada rakyat Morowali secara utuh, hak kekuasaan itu ada pada rakyat Morowali, Bravo Pemda Morowali" katanya.
Sementara, Bendahara Umum Partai Demokrat Kabupaten Morowali, Dahlan Sarwana memberikan argumennya. "Menjelang 9 bulan berakhirnya masa jabatan Tahajud, tentunya sebagai warga Morowali bertanya-tanya mengenai visi misi, yang salah satunya adalah bantuan pupuk gratis untuk semua petani, baik petani padi dan petani sawit, jadi wajarlah bila saya ikut bertanya karena ini salah satu visi misi unggulannnya, sejauh mana pencapaiannya, kenapa masyarakat belum merasakannya, begitu juga dengan bantuan 200 juta per desa, per tahunnya sejauh mana jalannya bantuan yang merupakan visi misi unggulannya, setahu saya, janji bantuan itu akan diserahkan dalam bentuk tunai bagi ibu-ibu pelaku UMKM, bukan seperti yang ada saat ini, melalui BUMDES" urainya.
Hal itu kata Dahlan, perlu dijelaskan ke masyarakat, karena itu adalah janji politik yang tertuang dalam visi misi. "Begitu juga dengan slogan anti KKN, bagaimana ukurannya selama 5 tahun di Morowali, saya juga menghargai apa yang telah dilakukan Tahajud selama 4 tahun ini, tapi visi misi itu harus dilaksanakan karena merupakan janji politik yang tertuang dalam lembaran negara dimasukan di Komisi Pemilihan Umum saat pendaftaran Pilkada" ungkapnya.
Meskipun demikian, Dahlan tak menampik bahwa kemajuan di masa Pemerintahan saat ini juga telah banyak, namun masih banyak yang perlu dibenahi.
Beberapa tahun lalu, salah seorang tokoh politik senior yang juga akademisi, Alwi Tandjing pernah melontarkan pertanyaan dimana sesungguhnya letak Kota Morowali.
Dengan melihat kondisi saat ini, Alwi Tandjing yang kembali ditanyakan soal pusat Kota Morowali mengatakan belum mengetahui perkembangan terakhir, namun ia meminta agar persoalan listrik di Morowali segera harus diselesaikan, dimana semua pihak termasuk Pemerintah Daerah harus lebih aktif dan peduli, serta bersinergi dengan pihak berkompeten.lp-Bams
