Seperti halnya disampaikan warga setempat, yang enggan disebut identitasnya mengakui pembangunan Talud itu mendapat sambutan positif dari warga. Cuman kecurigaan muncul lantaran sumber dana maupun kejelasan volume.
"Kami sebagai warga memiliki hak untuk tahu dalam penggunaan dana yang jelas, apalagi pembangunan ada melintasi desa kami. Apalagi dilokasi tidak menunjukkan papan proyek, jadi wajar kami sebagai masyarakat menanyakan asal usul dananya," ujarnya.
Salah satu Anggota LSM LPKPK Sulteng Yahya, L mengatakan sesuai aturan yang tertuang dalam undang-undang jika pembangunan itu sumbernya dari pemerintah, maka harus ada papan informasi yang jelas.
Masih kata Yahya, apalagi proyek pekerjaan yang tak ada papan nama ditengarai melanggar undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik.
Menurutnya, seharusnya perusahaan yang memenangkan proyek itu harus ada papan informasi kegiatan di pasang, pasalnya kalau semua pengusaha (kontraktor) seperti ini, bisa juga kontraktor lainnya tidak memasang papan informasinya.
Karena UU itu menyebutkan hak setiap warga negara untuk mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan asas keterbukaan.
Sementara dikonfirmasi pihak kontraktor via ponsel nomor. 0811454xxx. Hj. Dani menyebut papan informasi itu ada terpasang, karena ada berapa titik pekerjaan itu. Sebab dirinya mengakui tidak tau di titik mana dipasang.
"Saya tidak tahu dititik mana terpasang, yang lebih tau itu pelaksana dilapangan," ungkapnya.
Terkait itu, media kembali mengonfirmasi ke sopir yang mengangkut alat moleng, Agus.
Dikatakannya, nanti coba tanyakan pada manajer BSC, Nia. (Gs)
