TransSulteng-Morowali -Hampir dua pekan berjalan, warga Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah masih terus berjuang menuntut hak-hak atas lahan yang diduga dicaplok oleh pihak yang berinvestasi.
Aksi yang berbuntut pada pemalangan jalan houling menuju jetty guna menghentikan aktifitas perusahaan tambang nikel PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM), terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2022.
Pemalangan terus berlanjutz bahkan hari Senin (17/10/2022), ratusan warga Desa Buleleng mendatangi kantor PT BCPM untuk kembali menyampaikan aspirasi dan berharap adanya solusi, terkait sejumlah persoalan antara pihak perusahaan dengan warga yang sudah berjalan dan seolah tak berkesudahan selama kurang lebih dua tahun terakhir.
Selaku koordinator aksi, Rustam mengungkapkan sejumlah permasalahan yang ada, antara lain adanya dugaan penyerobotan lahan, dugaan kriminalisasi terhadap warga dan aparat Desa Buleleng, serta adanya indikasi pelanggaran lingkungan, yakni dugaan pencemaran sumber air warga desa Buleleng.
Untuk itu kata Rustam, massa aksi menuntut penghentian aktifitas PT BCPM, karena belum adanya penyelesaian konflik lahan dan atau dugaan penyerobotan lahan yang terjadi.
Namun anehnya, perusahaan yang mencaplok lahan warga, justru warga dan aparat desa yang dikriminalisasi dan dilaporkan ke Polda Sulteng.
Rustam menuturkan, tidak hanya perlakuan kriminalisasi, bahkan ada upaya intimidasi yang terjadi selama dua pekan pemalangan yang dilakukan di jalan houling menuju Jetty PT BCPM di Desa Laroena
Rustam mengakui, ada sejumlah aparat dari Polda Sulteng turun melakukan pendataan masyarakat yang memalang.
Selain itu, aktifitas perusahaan terpantau seakan dikawal oleh oknum aparat TNI dan Polri.
Rustam pun menegaskan bahwa warga Desa Buleleng tidak akan mundur dan akan terus melakukan aksi, serta menuntut penyelesaian persoalan yang terjadi antara perusahaan BCPM dengan warga Desa Buleleng.
Tuntutan itu kata Rustam, dimulai dari Desa Buleleng, Desa Laroenai, kemudian ke Pemda Morowali, DPRD Morowali, hingga menyuarakan aspirasi kepada pemerintah pusat di Jakarta.BAMS.
