Hal itu dibuktikan dengan masih adanya aktifitas PT BCPM, padahal dalam surat tersebut secara tegas Bupati Morowali menghentikan aktifitas sampai terpenuhinya hak-hak masyarakat. "Suratnya Pak Bupati sepertinya tidak dianggap, buktinya perusahaan terus melakukan aktifitasnya" kata salah seorang tokoh pemuda Bungku Pesisir, Rustam.
Berdasarkan surat penyampaian hasil rapat fasilitasi permasalahan tentang permasalahan sengketa lahan masyarakat Desa Laroenai dan Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir dengan PT BCPM di Kantor Bupati Morowali beberapa waktu lalu, sejumlah keputusan hasil rapat.
Keputusan itu antara lain, yang pertama, PT BCPM tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pengangkutan dan pemuatan material ore nikel, sampai dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat.
Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menegaskan kepada Pimpinan PT BCPM untuk patuh terhadap hasil rapat dan poin 1 (satu).
Ketiga, apabila PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo tidak mengindahkan surat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat mengajukan evaluasi terhadap status lzin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT BCPM, untuk diajukan pencabutan IUP-OP melalui instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat penyampaian Bupati Morowali tersebut, dilayangkan kepada pihak perusahaan dan ditembuskan kepada Ketua DPRD Morowali, Kapolres Morowali, serta Dandim 1311/ Morowali.BAMS.
